uu 10 tahun 2016. 1 Perbandingan Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32 Tahun 2004 UU No 8 Tahun 2015 UU Nomor 10 Tahun 2016 Jumlah Penduduk perubahan II (UU No. uu 10 tahun 2016

Wewenang MK untuk menangani sengketa hasil Pemilukada ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan. 03/2016PMK Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; * PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DASAR HUKUM: UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 tentang Perubahan. Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada prinsipnya mengatur bahwa Pemilu dan Pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada tahun 2024. – Mengubah Undang-Undang Nomor UU 24 TAHUN 2011 – Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor PERPU 2 TAHUN 2022 – Dicabut dengan Undang-Undang Nomor UU 6 TAHUN 2023 ; Jumlah Unduhan: 16257 Kali Unduh: Jumlah Tayang: 4266 Kali Tayang: Kembali . Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan. :-Singkatan Jenis: UU: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 July. Lampiran . . Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang. 13, LN. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2016, No. 120, TLN NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seiring dengan meningkatnya pengguna internet, khususnya media sosial,. Detail Download. 112. antara lain amendemen UUD NRI Tahun 1945 yang timbulkan polemik, mulai periodisasi masa jabatan presiden, pemunduran pemilu,. 23 Tahun 2014 tentang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 tidak ada hubungannya dengan pasal a quo UU No. Konsolidasi dengan Panwaslucam, Bawaslu : Banyak Kerja Pencegahan, Minimalisir Penindakan. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; 9. d. 5 Tahun 2014; UU No. Hal itu termuat dalam Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Guberbur, Bupati dan Walikota menjadi. OUTLINE PAPARAN PENDAHULUAN INPRES NO. 2014/No. 9 Pasal 20 ayat (2) huruf a UU No. id -. Untuk tanda *) merupakan perubahan I (UU No. Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota. Tipe Dokumen. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia. Untuk melaksanakan PP No. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Walikota menjadi Undang-Undang perlu diubah; c. 8. Secara sistematis, ketentuan tentang politik uang dapat dijumpai pada Buku V Bab II di bawah titel Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523 ayat (1-3). 5316 , LL SETNEG : 149 HLM. f, ambang batas selisih perolehan suara untuk pemilhan Umum . 22, LN. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang “UU No. ABSTRAK PERATURAN. 251, TLN NO. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN. Cashback 6%. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Umpan ; FAQ ; Prasyarat ; Hubungi Kami ;Dasar hukum Perpu ini adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 3 Tahun 2022; UU Nomor 14 Tahun 2022; UU Nomor 15 Tahun 2022; UU Nomor 16 Tahun 2022; dan UU Nomor 29 Tahun 2022. U. / Instrumen HAM Nasional / UU Nomor 10 Tahun 2016. 2016/NO. Dalam perkara ini juga Pemohon menggugat Termohon atas dasar hasil Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan suara tinggkat. 10 Tahun 2016 -60 - ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 10 Tahun 2012. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal ini dapat memperlemah hak privasi seseorang karena data kependudukan yang seharusnya bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh aparat keamanan. (PDF) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG. - Dasar Hukum Pergub ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 1960, UU Nomor 4 Tahun 2996, UU 6 Tahun 2023, UU Nomor 10 Tahun 2022, PP Nomor 8 Tahun 1953,. 10. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas. UU No. Adapun kendala eksternal, antara lain, berupa kesulitan mendapatkan permodalan, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, dan kemitraan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 47 Prp Tahun 1960 juncto UU No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang. 40 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan No. 04/2017 Tahun 2017 Tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG. Penyandang Disabilitas - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Perundang-undangan. September 25, 2023. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan. Ketentuan mengenai kepala daerah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 23/2014”) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Ketentuan Pasal 1 angka. Massaputro Delly TP Follow. Kembali ke tampilan lama. 2016/NO. Disahkan di Jakarta. Komite Sekolah. 10 Tahun 2016 adalah peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Undang-Undang. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 24 Tahun 2003Tetapi berdasarkan UU 10/2016 khususnya Pasal 201 ayat (7) berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024” dan ketentuan ayat (8) “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. Tito mengatakan, rencana revisi UU Pilkada baru akan dilakukan setelah Pilkada 2024 dilaksanakan, bukan sebelum dilaksanakan. 2. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). UU 1 tahun 2016 tentang Penjaminan. Pasal 5 ayat (l), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2) Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 undang-Undang Nomor 7 Tahun rg94 tentang pengesahan Agreement Establishing the world Tra. Seharusnya, mulai dari konsep sampai. Unduh. INPRES NO. Pasal ini dapat memperlemah hak privasi seseorang karena data kependudukan yang. KOMPAS. NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 2016/NO. 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. 10: Judul: Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Menjadi Undang - Undang: T. Pajak Penghasilan (PPh) - Ortax. go. d. a. 115 -10-permohonan perubahan data Perkumpulan tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh: a. META. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. 5946, LL SETNEG : 4 HLM. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Acara Sidang: Pengucapan Putusan. 1 Tahun 2015 yang sebelumnya menggantikan UU No. NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perubahan UU No. Selain itu juga sanksinya berupa administrasi sebuah sanksi pembatalan pasangan calon bagi yang terbukti melakukan praktek politik. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas. Jumat, 03 April 2020. 10 Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. Download Attachments File Downloads UU Pilkada Dalam Satu Naskah 1607. pada tanggal 24 Oktober 2016. Tindak pidana ini diakui sebagai. 1. September 25, 2023. Menurutnya, adanya ketidaksesuaian wewenang dalam mengawasi dan penindakan dibandingkan UU Nomor 7 Tahun 2017. 8 Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjamin hak dan kesempatan untuk penyandang disabilitas . Legal Standing Pemohon Kasasi ( Pasal 44 ayat (1) UU MA) Permohonan kasasi diajukan pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di. Menanggapi permohonan Pemohon (8/3. Judul. Lokataru menilai, ketentuan penunjukan atau pengangkatan. Menurutnya, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu produk penanganan pelanggaran administrasi berupa putusan yang bersifat final dan mengikat merupakan kewenangan besar yang tak dipunya lembaga lainnya. Download Free PDF View PDF. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. 6 Tahun 2009; Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69. Detail Peraturan; Judul: PENYANDANG DISABILITAS: Nomor: 8: Tahun: 2016: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 15/04/2016: Tanggal Diundangkan: 15/04/2016: Sumber: BN :. 10 tahun 2016, meliputi pasal 23 tentang kelembagaan Panwas Kab/Kota yang masih berjumlah 3 (tiga) orang, pasal 30 dan 32 tentang Tukewa (Tugas, Kewajiba dan Kewenangan) Panwas Kab/Kota, pasal 123 tentang Pemantau Pemilu yang teregistrasi KPU, pasal 134 tentang penanganan laporan. undang-undang republik indonesia. UU 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008. 993. 2016 uu no. Judul Peraturan. Judul. Calon bupati dan calon walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksiUndang-undang (UU) No. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Nomor. sehingga menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, secara normati. Mencabut : PERPRES No. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lalu, Peraturan di tingkat yang lebih rendah juga melarang praktik money politics. Tipe Dokumen. 1 TAHUN 2015 TENTANG. ABSTRAK PERATURAN. 10 TAHUN 2016 AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017 . Penyandang Disabilitas - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang (UU) No. 16, LN. 2016. Undang-undang (UU) NO. 10 Tahun 2016); 6. Palu, Bawaslu Sulteng – Kita telah menyelesaikan tahapan Pemilu 2019 dengan acuan dasar hukum undang-undang 7 tahun 2017 dan sesaat lagi akan memasuki tahapan pemilihan untuk 270 titik yang akan diselenggarakan di tahun 2020 dengan payung hukum undang-undang. "Rekomendasi sebagaimana norma UU 10 Tahun 2016 bersifat mengikat, maka wajib ditindaklanjuti," katanya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan. . 2012/ No. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1964; UU No. menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak,. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. RABITA Penting digunakan untuk berbagai kalangan. Belum Tersedia. Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Supandi, S. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Tipe Dokumen. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan,. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan. Indonesia, Mahkamah Agung. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-UndangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 43 Tahun 2007; UU No. Memuat Dokumen. Supervisi Bawaslu Jateng : Identifikasi Permasalahan Pasca Penetapan DCS. No. "Terkait fungsi penanganan pelanggaran, Bawaslu punya kewenangan dua hal, yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif dan pidana. Bahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undangundang. Undang-undang (UU) NO. 1. Nomor. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Walikota menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. Undang-undang ini mencabut: Pasal 37A UU No 10 Tahun 1998; Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 55 ayat (5) UU No 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. Bentuk Singkat. 21 Juni 2016. bahwa guna menyempurnakan proses penatausahaan dan pengurusan Hibah sesuai dengan. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dimulai. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak,. 14 Tahun 2016 Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan presiden. 6 Tahun 2009; Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69. Kepala Daerah.